Quiz Etika Profesi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini :

1. Tahun 1927-1987 Lawrence Konhberg menyatakan bahwa etika dekat dengan moral. Lawrence menyatakan bahwa pendidikan moral merupakan integrasi berbagai ilmu. Jelaskan.

2. Sebutkan dan jelaskan empat kelompok pembagian sesuai bidangnya pekerjaan di lingkup Tenologi informasi

3.Sebutkan dan jelaskan beberapa kriteria menjadi pertimbangan dalam mengembangkan klasifikasi job menurut model SEARCC.

4. Jelaskan manfaat dengan melakukan sertifikasi, Sebutkan dan jelaskan jenis klasifikasi sertifikasi yang berorientasi produk dan berorientasi profesi.

5. Salah satu karakteristik Cyberspace adalah beroperasi secara virtual dan tidak mengenal batas-batas teritorial. Jelaskan maksud karakteristik tersebut dan pengaruhnya terhadap arti penting kode etik dalam dunia tersebut.

6. Sebutkan kelemahan Kode Etik Profesi

7. Jelaskan prinsip-prinsip dalam Kode Etik

8. Setiap negara memiliki hak untuk melindungi negaranya dari kejahatan Dunia termasuk kejahatan IT. Hukum itu disebut Yuridiksi. Apakah yuridiksi itu dan Sebutkan prinsip-prinsip Hukum Internasional suatu negara.

JAWABAN :
(1.) Tahun 1927-1987 Lawrence Konhberg menyatakan bahwa etika dekat dengan moral. Lawrence menyatakan bahwa pendidikan moral merupakan integrasi berbagai ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi budaya, filsafat, ilmu pendidikan, bahkan ilmu politik.

Lawrence mencatat enam orientasi:

1. Orientasi pada hukuman, ganjran, kekuatan fisik dan material.

2. Orientasi hedonistis hubungan antarmanusia.

3. Oreintasi konformitas.

4. Orientasi pada otoritas.

5. Orientasi kontrak social.

6. Orientasi moralitas prinsip suara hati, individual, konprehensif, dan universal.

(2.)  A. Kelompok Pertama, adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak (software) baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya :

System analyst : bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, tentang kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan.
Systems Programmer/Software Engineer : bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis yaitu membuat program (baik aplikasi maupun sistem operasi) sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya.
Web designer : orang yang melakukan kegiatan perecanaan, termasuk studi kelayakan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web.
Web programmer : bertugas mengimplementasikan rancangan web designer yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya.

B. Kelompok Kedua, adalah mereka yang bergelut di perangkat keras (hardware).

Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaanpekerjaan seperti :

Technical engineer (atau teknisi) : orang yang berkecimpung dalam bidang teknik baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer.
Networking engineer : orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya.
C. Kelompok Ketiga, adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti :

EDP operator : bertugas untuk mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya.
System administrator : bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem.
MIS director : orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik hardware, software maupun sumber daya manusianya.
Database Administrator : orang yang bertanggung jawab untuk administrasi & pemeliharaan teknis yang menyangkut perusahaan dalam pembagian sistem database.
IT Administrator : menyediakan implementasi & administrasi yang meliputi Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) dan koneksi dial-up.
Helpdesk Analyst : orang yang bertugas me-’remote’ permasalahan troubleshoot melalui email atau telepon dengan cara mengambil-alih kendali para pemakai via LAN/WAN koneksi. Juga betanggung jawab dalam perencanaan, mengkoordinir & mendukung proses bisnis, sistem & end-users dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.
D. Kelompok Keempat, adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis Teknologi Informasi. Pada bagian ini, pekerjaan diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri Teknologi Informasi. Pengelompokkan profesi di kalangan teknologi informasi juga dapat didasarkan pada SRIG-PS SEARCC (South East Asia Regional Computer Confideration) yang merupakan suatu badan beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara. Indonesia merupakan salah satu anggotanya yang sudah aktif di berbagai kegiatan, seperti SRIG-PS (Special Regional Interest Group on Profesional Standardisation). Kegiatan inilah yang mencoba merumuskan standardisasi pekerjaan di dalam dunia Teknologi Informasi.

(3.)  a. Cross Country, cross enterprice applicability

Ini berarti bahwa job yang diidentifikasi tersebut harus relefan dengan kondisi region dan setiap Negara pada region tersebut, serta memiliki kesamaan pemahaman atas fungsi setiap pekerjaan.

b. Function oriented bukan title oriented

Klasifikasi pekerjaan berorientasi pada fugnsi, yang berarti bahwa gelar atau title yang diberikan dapat saja berbeda, tetapi yang penting fungsi yang diberikan pada pekerjaan tersebut sama. Gelar atau title dapat berbeda pada Negara yang berbeda.

c. Testable/ certifiable

Klasifikasi pekerjaan harus bersifat testable, yaitu bahwa fungsi yang didefinisikan dapat diukur atau diuji.

d. ApplicableFungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada mayoritas professional TI pada region masing-masing

(4.)  Manfaat Sertifikasi :
§ Ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih professional

§ Pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi.

§ Pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi.

§ Pengakuan dari organisasi profesi sejenis (benchmarking) baik pada tingkat regional maupun internasional.

§ Membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional amupun internasional

§ Memperoleh peningkatan karier dan pendapatan sesuai perimbangan dengan pedoman skala yang diberlakukan.

> Sebutkan dan jelaskan jenis klasifikasi sertifikasi :

1. Sertifikasi berorientasi produk

Sertifikasi yang dikeluarkan berkaitan dengan produk perangkat lunak atau perangkat keras dari perusahaan tertentu seperti Microsoft, Oracle, Cisco, dll. Contoh:

– Sertifikasi microsoft : dengan label MCP (Microsoft Certified Professional) misalnya : MCDBA (Microsoft Certified Database Administrators), MCT (Microsoft Certified Trainers) à pelatihan perangkat lunak.

– Sertifikasi Oracle : OCP (Oracle Certifed Professional), misalnya: konsep- konsep dasar SQL.

– Sertifikasi CISCO : CCNP (Cisco Certified Networking Professional), misal : konfigurasi switch dan router,ACL.

2. Sertifikasi yang berorientasi profesi

Sertifikasi yang diuji kompetensinya sebagai seorang ahli dibidangnya. Contohnya:

– CCP (Certified Computer Programmer) à merupakan sertifikasi untuk para profesional yang bekerja sebagai programmer.

– CSP (Certified Systems Professional) à merupakan sertifikasi para profesional yang bekerja dibidang analis desain dan pengembangan sistem berbasis komputer.

(5.)  Salah satu karakteristik Cyberspace adalah beroperasi secara virtual dan tidak mengenal batas-batas teritorial. Jelaskan maksud karakteristik tersebut dan pengaruhnya terhadap arti penting kode etik dalam dunia tersebut.
(6.)  Kelemahan Kode Etik Profesi :
> Idealisme terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada nenyataan dan menabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.
> Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.

(7.)  – Prinsip Standar Teknis, profesi dilakukan sesuai keahlian

– Prinsip Kompetensi, melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya kompetensi dan ketekunan

– Prinsip Tanggungjawab, profesi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional

– Prinsip Kepentingan Publik, menghormati kepentingan public

– Prinsip Integritas, menjunjung tinggi nilai tanggung jawab professional

– Prinsip Objektivitas, menjaga objektivitas dalam pemenuhan kewajiban

– Prinsip Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi

– Prinsip Prilaku Profesional, berprilaku konsisten dengan reputasi profesi

(8.)  Yurisdiksi adalah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya yang akan tetap melekat pada negara berdaulat. Oleh sebab itulah penelitian ini mengacu kepada teori yurisdiksi, karena setiap orang baik WNI, WNA ataupun mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda yang berada di wilayah hukum Indonesia harus tunduk kepada peraturan hukum di Indonesia.

Ada 4 (empat) prinsip yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara yang terkait dengan hubungannya dengan hukum internasional, yaitu:
1. Yurisdiksi territorial baik subyektif maupun obyektif (teritorial yang diperluas), menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya maupun di luar wilayahnya atau di luar negeri;
2. Yurisdiksi individu (personal) baik active nationality maupun passive nationality, menetapkan bahwa negara memiliki yurisdiksi atas warga negaranya di dalam wilayahnya serta negara mempunyai kewajiban warga negaranya di luar negeri;
3. Yurisdiksi perlindungan (protective), menetapkan bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap keamanan dan kepentingan negara;
4. Yurisdiksi universal, menetapkan bahwa setiap negara mempunyai yurisdiksi atas kejahatan jure gentium, kejahatan terhadap umat orang yang diakui secara universal, seperti pembajakan (hijacking), perompakan (piracy), agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity), kejahatan perang (war crime).

Untuk menggambarkan keterkaitan operasionalisasi tugas pokok dan fungsi keimigrasian dengan konsep kedaulatan negara secara jelas, dapat digambarkan kedalam konstruksi pemikiran sebagai berikut : Kedaulatan wilayah nasional berarti mengenai kemampuan negara dalam menjalankan yurisdiksi atau kewenangannya atas orang, benda, dan tindakan- tindakan yang dilakukan dalam wilayahnya. Pada umumnya keberadaan secara fisik seseorang atau suatu benda dalam wilayah suatu negara akan menimbulkan yurisdiksi negara atas orang atau benda tersebut. Namun demikian ada pembatasan berlaku yurisdiksi suatu negara baik jika dikaitkan dengan imunitas atau kekebalan yang dimiliki kepala negara asing, diplomat asing, kapal berbendera asing, atau lembaga internasional serta tenggang waktu keberadaan. Ketika orang atau benda tersebut telah berada di luar wilayah negara, maka berakhir pula yuridiksi negara atas orang atau benda tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat yurisdiksi yang bersifat sementara.

Prinsip-Prinsip Yurisdiksi dalam Hukum Internasional

Secara garis besar yurisdiksi pengadilan (judicial jurisdiction) mencakup perdata dan pidana. Yurisdiksi perdata adalah kewenangan hokum pengadilan suau Negara terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperdataan baik yang sifatnya perdata biasa (nasional), maupun yang bersifat perdata internasional di mana ada unsur-unsur asing dalam kasus tersebut baik menyangkut para pihak, objek yang disengketakan maupun tempat perbuatan dilakukan. Adapun yurisdiksi pidana adalah kewenangan hokum pengadilan suatu Negara terhadap perkara-perkara yang menyangkut kepidanaan baik yang murni nasional maupun yang terdapat unsure asing di dalamnya.
Hokum internasional public tidak banyak membuat aturan atau pembatasan berkaitan dengan kasus-kasus perdata internasional. Hokum internasional public lebih memfokuskan diri pada yurisdiksi pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus pidana internasional. Sepanjang menyangkut perkara pidana ada beberapa prinsip yurisdiksi yang dikenal dalam hokum internasional yang dapat digunakan oleh Negara untuk mengklaim dirinya memiliki judicial jurisdiction. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah :
1. Prinsip Yurisdiksi Teritorial
Menurut prinsip ini setiap Negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah atau teritorialnya. Dibandingkan prinsi-prinsip lain, prinsip territorial merupakan prinsip yang tertua, terpopuler dan terpenting dalam pembahasan yurisdiksi dalam HI. Menurut Hakim Loed Macmillan, suatu Negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda dan perkara-perkara perdata dan pidana dalam batas-batas territorialnya sebagai pertanda Negara tersebut berdaulat. Pengadilan Negara di mana suatu kejahatan dilakukan memiliki yurisdiksi terkuat dengan pertimbangan:
a. Negara dimana kejahatan dilakukan adalah Negara yang ketertiban sosialnya paling terganggu;
b. Biasanya pelaku ditemukan Negara dimana kejahatan dilakukan;
c. Akan lebih mudah menemukan saksi dan bukti-bukti sehingga proses persidangan dapat lebih efisien dan efektif;
d. Sesroang WNA yang dating ke wilayah suatu Negara dianggap menyerahkan diri pada system HN Negara tersebut, sehingga ketika ia melakukan pelanggaran HN di Negara yang ia datangi maka ia harus tunduk pada hokum stempat meskipun mungkin apa yang ia lakukan sah (lawful) menurut system HN negaranya sendiri.
Dengan demikian, ketika seorang WN Australia tertangkap basah menyimpan dan memperjualbelikan ganja di sebuah hotel Denpasar, Bali Indonesia dapat menerapkan yurisdiksi teritorialnya terhadap orang tersebut.
Meskipun penting, kuat dan popular, penerapan yurisdiksi territorial tidaklah absolute. Ada beberapa perkecualian yang diatur dalam HI dimana Negara tidak dapat menerapkan yurisdiksi territorialnya, meskipun suatu peristiwa terjadi di wilayahnya, beberapa perkecualian yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Terhadap pejabat diplomatic negara asing
b. Terhadap negara dan kepala negara asing
c. Terhadap kapal public negara asing
d. Terhadap organisasi internasional
e. Terhadap pangkalan militer negara asing.

Leave a Reply